PURWOREJO cpp-news.com – Proyek Mini Zoo senilai Rp9,4 miliar di Kabupaten Purworejo yang hingga kini mangkrak kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski belum beroperasi dan mengalami kerusakan, kawasan wisata tersebut masih menerima alokasi anggaran pemeliharaan hampir Rp200 juta.
Anggaran yang dipersoalkan sebesar Rp195 juta tersebut digunakan untuk jasa keamanan, kebersihan, serta pembayaran listrik dan air di area Mini Zoo. Padahal, proyek wisata perkotaan yang berlokasi di Desa Keseneng, Kecamatan Purworejo, itu belum difungsikan sejak dibangun pada 2022.
Mini Zoo Purworejo diketahui belum bisa dibuka untuk umum akibat berbagai persoalan, mulai dari kerusakan bangunan hingga peristiwa longsor yang terjadi pada awal Januari 2025. Bahkan, proyek bernilai fantastis tersebut saat ini telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum dan perkaranya masih bergulir di Kejaksaan Negeri Purworejo.
Menanggapi polemik anggaran tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa dana Rp195 juta bukan merupakan anggaran lanjutan pembangunan fisik, melainkan anggaran pemeliharaan nonfisik untuk menjaga aset milik pemerintah daerah.
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo, Edi Nur Widyoko, menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan difokuskan pada pengamanan dan kebersihan lokasi Mini Zoo.
“Anggaran itu bukan untuk perbaikan bangunan. Tidak ada pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan fisik sama sekali. Kegiatannya hanya jasa keamanan, tenaga kebersihan, serta pembayaran listrik dan air,” ujar Edi, Selasa (20/1/2026).
Berdasarkan data Dinporapar, total anggaran pemeliharaan Mini Zoo tahun berjalan tercatat sebesar Rp195.102.400. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121 juta dialokasikan untuk jasa keamanan. Pengamanan dilakukan oleh tiga petugas yang bekerja secara bergiliran (shift) dengan perhitungan 36 orang-bulan (OB) dalam satu tahun.
Selain itu, sekitar Rp34 juta digunakan untuk jasa kebersihan atau cleaning service dengan skema 12 orang-bulan (OB) per tahun. Sisa anggaran digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dasar berupa listrik dan air.
Edi menambahkan, keberadaan petugas keamanan dinilai penting mengingat lokasi Mini Zoo berdekatan dengan permukiman warga. Petugas juga diminta untuk memantau kondisi lapangan, terutama saat musim hujan, guna mengantisipasi potensi longsor susulan maupun kerusakan aset.
“Kalau tidak ada yang menjaga, kami khawatir terjadi hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. Tugas petugas di lapangan adalah memantau, melaporkan kondisi, dan menjaga aset daerah,” jelasnya.
Terkait masa depan Mini Zoo, Dinporapar menyatakan belum dapat mengambil langkah lebih lanjut sebelum seluruh proses hukum dan administrasi proyek tersebut tuntas. Saat ini, status pembangunan Mini Zoo masih menunggu penyelesaian persoalan hukum.
“Untuk sementara, yang bisa kami lakukan hanya menjaga aset yang ada. Soal kelanjutan Mini Zoo akan seperti apa, kami menunggu proses hukumnya selesai,” kata Edi.
Sebagaimana diketahui, proyek Mini Zoo yang menelan anggaran hingga Rp9,4 miliar kini berada dalam kondisi memprihatinkan dan diduga sarat persoalan. Kasus dugaan korupsi proyek tersebut hingga kini masih berjalan di Kejaksaan Negeri Purworejo.
Pada tahun 2025 lalu, Kejari Purworejo menyatakan bahwa proses hukum telah berada di jalur penyelesaian, meski masih membutuhkan waktu untuk memastikan besaran kerugian negara. Pihak kejaksaan bahkan menyebut penetapan tersangka ditargetkan sebelum akhir 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo periode sebelumnya, Hasnadirah, dalam diskusi terbuka antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Minggu (21/9/2025).
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait penetapan tersangka yang disampaikan kepada publik.
